Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 300 ribu url atau tautan hoax mengenai kerusuhan yang terjadi di Papua. Tautan itu telah diblokir oleh pemerintah agar tak sampai kepada masyarakat Papua.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu dalam menanggapi pemblokiran akses internet di Papua yang saat ini masih diberlakukan.
"Per hari ini sejak tanggal 18 Agustus, lebih dari 300.00 url hoaks yang kalau kita buka ke Papua, saya tidak bisa membayangkan akan terpapar ke saudara-saudara kita di Papua untuk menerima hoaks. Terutama hasutan provokatif yang kemudian dapat melukai perasaan saudara-saudara kita di Papua, 300.000 URL," tutur Ferdinandus di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ferdinandus menjelaskan, ratusan ribu url hoax itu datang dari dalam dan luar negeri. Untuk itu Kominfo langsung menindaklanjuti dengan memblokir akses ke alamat hoax.
"Perlakuan kita sama. Bukan dari mana sumber hoaks itu berasal, tapi konten hoaksnya. Mau dari luar, dari dalam, tindakan yang diambil Kominfo sama yakni memblokir kontennya, akunnya dan kemudian kalau di dalam negeri proses penegakan hukumnya kita berkerja sama dengan Polri untuk proses penegakkan hukumnya," kata Ferdinandus.
Dia mengatakan, serangan hoax ini sengaja dilakukan oleh para buzzer yang memiliki koneksi atau jaringan, sehingga penyebarannya di media sosial cukup cepat.
"Belakangan ini, isu diakumulasi dikuatkan oleh buzzer-buzzer yang terkoneksi satu sama lain. Mereka saling me-retweet, saling mem-blow up me-reply, meng-comment satu sama lain. Sehingga terjadi trending dan cukup viral di medsos," tandasnya.
