The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Menhan Prabowo Diminta Tegas Terkait Anggota TNI yang Tewas Ditembak KKB
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. (photo/Instagram/@prabowo)
News

Menhan Prabowo Diminta Tegas Terkait Anggota TNI yang Tewas Ditembak KKB

Senin, 25 Januari 2021 12:02 WIB 25 Januari 2021, 12:02 WIB

INDOZONE.ID - Dua anggota TNI yakni Praty Roy Vebrianto dan Praty Dedi Hamdani tewas ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Terkait hal ini, pemerintah diminta segera bertindak.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Menurutnya, pemerintah terkesan diam terkait tewasnya TNI yang bertugas di Papua.

"Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada 1 personel TNI gugur, kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua," kata Sukamta, Senin (25/1).

"Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak," tambahnya.

Sukamta mengatakan bahwa pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB masih terlalu lunak, sehingga kelompok separatis tersebut bergerak bebas untuk menyerang warga sipil dan juga aparat keamanan.

Lebih lanjut, Sukamta membandingkan penanganan KKB Papua dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. 

Dalam operasi itu, pemerintah mengerahkan satuan tempur yang handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.

"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," urai Sukamta.

Untuk itu, Sukamta menyarankan agar pemerintah segera melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua. 

Sebab menurutnya, kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan.


Artikel Menarik Lainnya:


 

TAG
Victor Median

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US