Dunia internasional mendesak China menghormati hak-hak minoritas Muslim Uighur.
Jerman memimpin puluhan negara termasuk di dalamnya Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang untuk mendesak China atas kebijakannya yang mengundang amarah di Xinjiang.
Mereka menyayangkan kebijakan Beijing belakangan ini terkait kasus Uighur.
"Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong," kata Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen pada rapat mengenai hak asasi manusia di PBB, Selasa (06/10/2020).
Heusgen mendesak China untuk mengizinkan pengamat hak asasi PBB untuk mengakses langsung, meninjau dan tidak ada batasan untuk melakukan pemeriksaan ke Xinjiang.
39 negara yang ikut menandatangani deklarasi adalah sebagian besar negara anggota UE, serta Kanada, Haiti, Honduras, Australia, dan Selandia Baru.
Deklarasi berisi atas pelanggaran hak asasi lainnya di Xinjiang, termasuk pembatasan keras pada kebebasan beragama, pengawasan yang meluas, kerja paksa, dan sterilisasi secara paksa.
Selain itu, juga meminta Beijing untuk menegakkan hak dan kebebasan penduduk Hong Kong di tengah meningkatnya tuduhan penindasan politik menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial pada bulan Juli.
Setidaknya ada satu juta orang Uighur yang ditahan di Xinjiang. China membantah laporan tersebut dan mengatakan kalau mereka membangun pusat pelatihan keterampilan. Namun dunia internasinal menyebut pelatihan itu sebagai kamp penahanan.
Human Rights Watch mencatat bahwa banyak negara yang telah menandatangani deklarasi tahun ini, terlepas dari ancaman dan taktik intimidasi China yang terus-menerus terhadap para aktivis.
Pada 2019, hal serupa yang dirancang oleh Inggris guna mendapatkan 23 tanda tangan dunia internasional.
Louis Charbonneau, direktur organisasi PBB, Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah harus membahas hal yang berkembang dan menyerukan kepada pimpinan PBB untuk segera membentuk mekanisme internasional guna memantau pelanggaran hak di China.
Perwakilan China untuk PBB, Zhang Jun, membantah tuduhan itu yang menyebutnya tidak memiliki dasar.
Zhang mengatakan deklarasi itu bertujuan untuk memprovokasi konfrontasi di antara negara-negara anggota PBB.
