Rakyat Myanmar melakukan aksi unjuk rasa di kota-kota besar dan kecil di seluruh Myanmar. Ratusan ribu pengunjuk rasa itu berkumpul sebagai bentuk protes terhadap penangkapan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Bukan itu saja, seluruh bisnis ditutup dalam seruan untuk pemogokan umum yang menentang kudeta 1 Februari tersebut.
Sebagaimana dilansir oleh Reuters, unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin (22/2/2021) itu dikatakan sebagai yang terbesar sejak pengambilalihan militer.
Diketahui bahwa para pengunjuk rasa juga muncul secara massal di ibu kota, Naypyidaw, kota terbesar kedua di Mandalay, dan berbagai kota di seluruh negeri, termasuk di Myitkyina, Hpaan, Pyinmana, Dawei dan Bhamo.
Para pendukung Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM), yang merupakan sebuah kelompok terorganisir secara longgar yang memimpin perlawanan, menyerukan orang-orang untuk bersatu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , Antonio Guterres menyerukan kepada militer Myanmar agar segera menghentikan penindasan.
“Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia, dan keinginan rakyat yang diekspresikan dalam pemilihan baru-baru ini," katanya.
Menurut dia, pihaknya melihat hancurnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam segala bentuknya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil. Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa akuntabilitas.
Lebih lanjut, dikabarkan terdapat tiga pengunjuk rasa telah ditembak mati sejauh ini, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan 640 orang telah ditangkap sejak kudeta dimulai dan 594 masih ditahan. Myint Oo, seorang anggota parlemen, juga termasuk di antara mereka yang ditahan pada Minggu malam.
