KPK menjawab tudingan telah menelantarkan kasus korupsi Bantuan Sosial (bansos) wilayah Jabodetabek.
Seperti diketahui, KPK didugat praperadilan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/2/2021).
Gugatan itu dilayangkan karena KPK tak kunjung memeriksa politikus PDIP yang diduga juga terlibat kasus tersebut, Ihsan Yunus.
Kemudian, KPK juga belum menindaklanjuti
20 izin penggeledahan yang diterbitkan Dewan Pengawas KPK.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, institusinya tidak menghentikan penyidikan kasus bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara.
"Jadi, kami tegaskan sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud," kata Ali dilansir dari ANTARA.
Ali mengatakan, KPK menghormati hak masyarakat, termasuk MAKI, yang turut mengawasi proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan bansos.
"Perlu juga kami sampaikan bahwa proses penyidikan saat ini masih terus dilakukan antara lain dengan melakukan pemanggilan saksi untuk melengkapi pembuktian unsur pasal dalam berkas perkara," ucap dia.
Terkait penggeledahan, Ali mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi penyidikan KPK.
"Penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah kebutuhan penyidikan bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain," tuturnya.
Sebelumnya, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/2/2021).
Kali ini, MAKI menyoal sikap KPK dalam menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, praperadilan ini dilayangkan karena pihaknya melihat KPK telah menelantarkan kasus bansos tersebut.
Menurut Bonyamin, KPK tidak menjalankan seluruh izin penggeledahan yang telah diterbitkan Dewan Pengawas KPK. Sejauh ini, kata Bonyamin, KPK masih lima kali melakukan penggeledahan.
