Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa agar bisa memperkuat ekonomi perlu adanya langkah reformasi struktural karena tidak cukup hanya mengandalkan APBN dan kebijakan moneter.
Dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Jakarta, Rabu (4/11/2020) itu, ia juga menilai pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan pelebaran defisit fiskal, menaikkan belanja atau memberikan insentif pajak.
"PR (pekerjaan rumah) terbesar dari ekonomi adalah reformasi struktural karena tidak mungkin mengelola ekonomi hanya tergantung kebijakan makro, fiskal moneter saja," kata Sri Mulyani, dilansir dari Antara, Rabu (4/11/2020).
Sri Mulyani mengatakan bahwa bank sentral juga menurunkan suku bunga acuan hingga menambah likuiditas perbankan. Menurutnya, perbaikan sektor rill, juga perlu dilakukan karena merupakan fondasi dari struktur ekonomi.
Baca juga: Menkeu Sebut Anggaran Pendidikan Tetap Prioritas, Meski di Tengah Pandemi
Lanjutnya, dengan demografi Indonesia yang besar dan penduduk berusia muda yang besar, tapi disisi lain pencari kerja meningkat apalagi dengan COVID-19 menambah angka pengangguran.
"Ini tidak berarti kita berpihak kapitalis dan tidak berpihak pada rakyat. Sama-sama, karena sama kebutuhannya, bagaimana lingkungan berusaha sedangkan rakyat bisa berusaha dengan murah, mudah, dan pasti," jelas Sri Mulyani.
Maka dari itu, ia mengatakan melalui Omnibus Law Cipta Kerja tantangan ekonomi dalam pemulihan akibat pandemi COVID-19 menjadi langkah yang dilakukan. Namun, APBN juga perlu dijaga kesehatannya bertahap agar tetap menjadi solusi, bukan malah menjadi sumber masalah.
