Kisruh di Partai Demokrat mendapat reaksi publik. Pengamat politik Ubedilah Badrun mengingatkan bahwa negara tidak boleh tersandera oleh agenda politik pribadi.
Ubedilah menjelaskan, sudah hampir 40 hari isu tersebut menyita perhatian publik sejak Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya pada tanggal 1 Februari lalu.
Lebih lanjut, dia menyinggung pernyataan pemerintah yang akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 untuk menilai hasil KLB di Sumut.
"Jadi, isyarat kuat pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang berisiko tinggi," tutur Ubedilah seperti dikutip Antara, Jumat (12/3/2021).
Dia menilai, pemerintah sangat berisiko untuk mengesahkan hasil KLB. Apalagi pada saat kondisi bangsa menghadapi pandemi Covid-19. Menurut dia, pemerintah berpotensi tersandera fokusnya akibat gejolak politik yang bisa muncul.
Baca Juga: Pria Pembunuh Dua Wanita Muda di Bogor Terancam Hukuman Mati
"Terlalu berisiko jika pada saat krisis seperti ini Pemerintah mengesahkan KLB Partai Demokrat, apa pun alasannya. Potensi gejolak politiknya terlalu besar," urainya.
Apalagi, bila melihat bagaimana langkah AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC, dan para anggota Fraksi PD DPRD se-Indonesia, sementara para mantan kader pelaku KLB tampak jelas tidak punya massa yang riil.
"Pemerintah berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang tidak perlu namun magnitudonya besar sehingga mengganggu fokus penyelesaian pandemi serta mengatasi krisis ekonomi," ucap Ubedilah.
Dia menambahkan, masyarakat lelah dan gelisah soal kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Jika persoalan ini terus berlarut akibat fokus pemerintah pecah, ada potensi akan lebih sulit mengendalikan kegelisahan masyarakat.
Sementara pendiri LSM Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengingatkan, kasus pencaplokan Partai Demokrat bukanlah termasuk agenda pemerintah.
"Ini jelas agenda pribadi Kepala KSP Moeldoko meskipun saya bertanya-tanya kenapa dibiarkan?" tanya Ray.
Ray mengungkapkan, tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk mengesahkan KLB Partai Demokrat yang berisiko menimbulkan gejolak politik.
"Padahal, ini tidak lebih dari ambisi pribadi salah satu pembantu Presiden," tegas Ray.
