Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menerapkan paket kebijakan yang lebih komprehensif guna menangani penumpukan penumpang KRL Jabodetabek pada waktu tertentu, khususnya di wilayah Bogor.
Penumpukan penumpang terjadi sejak New Normal berlangsung, sebagai konsekuensi dari penegakan protokol kesehatan di KRL yang menuntut kewajiban pengurangan kapasitas.
Terkait hal ini, pemerintah menyediakan bus gratis setiap Jumat sore dan Senin Pagi yang telah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Namun dalam evaluasinya perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi yang berkelanjutan.
Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti mengatakan evaluasi mereka telah memetakan karakteristik pengguna KRL, yang menjadi landasan untuk menyusun kebijakan menyeluruh yang mampu mengakomodir semua penumpang.
"Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan," kata Polana di Jakarta, Senin (3/8/2020)
Hasil pemetaan menunjukkan karakteristik masyarakat pengguna KRL cukup beragam mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah. Mereka yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap KRL karena harga tiket yang terjangkau.
Terdapat juga pengguna KRL dari kalangan status sosial menengah yang mau dan mampu memanfaatkan layanan komuter selain KRL dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
Dengan mempertimbangkan ini, maka Pemerintah telah memutuskan beberapa langkah dalam satu paket kebijakan :
1. Pengurangan secara bertahap layanan bus gratis bagi pengguna KRL hingga Desember 2020.
"Bus gratis tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2020, namun keberadaanya secara bertahap akan dikurangi," tuturnya.
2. Peningkatan layanan bus Jabodetabek Residence Connexion di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodir kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodir KRL.
"Sifat layanan bus ini adalah point to point. Misalnya pagi hari bus bergerak dari daerah pemukiman menuju titik tertentu di Jakarta, sebaliknya pada sore hari," urai Polana.
