Layanan uang elektronik Gopay, dengan fitur GoBills-nya kini bisa digunakan untuk pembayaran SPP sekolah, pembelian seragam hingga pembayaran ekstrakurikuler pendidikan di sekolah.
Bahkan saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di fitur Gobills tersebut.
Sebagian kalangan menghawatirkan, terjadi conflict of interest dengan kebijakan tersebut, mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim adalah mantan CEO dari Gojek, yang merupakan perusahaan induk dari layanan dompet digital Gopay.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Akreditasi Nasional, Itje Chodijah mengatakan bahwa tidak ada conflict of Interest atau konflik kepentingan dibalik kebijakan layanan dompet digital itu di sektor pendidikan. Sebab, Nadiem Makarim sendiri sudah meninggalkan bisnis fintech tersebut sejak dirinya diangkat menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi.
"Beliau (Nadiem Makarim) kan sudah tidak di Gojek sejak jadi Menteri, saya rasa tidak akan ada konflik kepentingan disitu," ujar Itje saat dihubungi Indozone, Senin (17/2/2020).
Gopay sendiri adalah layanan uang elektronik yang paling banyak dipakai di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem Gojek, perusahaan on-demand berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, Gopay memiliki misi membantu jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki akses kepada berbagai layanan dan produk jasa keuangan.
Di tahun 2019, Gojek melalui Gopay masuk sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia di daftar perusahaan yang mengubah dunia majalah Fortune.
