Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, mengingatkan agar petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) tak memungut biaya pada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil (Disdukcapil) mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) hingga KTP elektronik (E-KTP) tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.
"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi, sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Zudan, di Jakarta, Senin (17/2/2020).
Jika ada petugas pelayanan yang meminta bayaran, Zudan meminta agar masyarakat segera melapor ke pemerintah daerah, supaya petugas yang bersangkutan bisa ditindak tegas.
Zudan juga mengimbau kepada petugas di Dinas Dukcapil daerah agar tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keterangan pengganti E-KTP (Suket) baru. Karena Kemendagri telah menyediakan blangko E-KTP sebanyak 16 juta keping.
Dari jumlah blangko tersebut, sebanyak 3,3 juta keping sudah terdistribusi ke daerah. Sedangkan blangko yang telah terpakai untuk mencetak E-KTP sebanyak 1,9 juta keping.
"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP elektronik. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP elektronik yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru," kata Zudan.
Ia juga mengingatkan jajarannya, agar terus proaktif dalam bekerja, termasuk melakukan jemput bola di mana pun wilayah yang belum tersentuh pelayanan Dukcapil.
