Fraksi PDI Perjuangan menilai beberapa janji politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seperti pembangunan DP 0 persen, infrastruktur Formula E, dan revitalisasi TIM kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI akan membuat tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin tumpul.
Pernyataan itu dikeluarkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Dewan dalan Raperda APBD 2020,
Untuk diketahui pada anggaran 2020, BUMD PT Jakarta Porpertindo (Jakpro) ditunjuk sebagai pelaksanaan pembangunan rumah DP 0 rupiah, Stadion Internasional Jakarta, pembangunan LRT, pembangunan penyelenggaraan formula E, hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntan, menilai semua kegiatan itu merupakan janji politik gubernur. Menurut dia, program rumah DP 0 rupiah itu seharusnya bisa dialokasikan ke SKPD terkait.
"Misalnya, ke Dinas Perumahan, revitalisasi TIM ke Dinas Pariwisata. Penunjukan BUMD sebagai pelaksana proyek tersebut bisa membuat tumpul fungsi SKPD tersebut," kata Jhonny dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI, Rabu (4/12).
Besarnya Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jakpro Rp2,7 triliun menjadi catatan bagi Fraksi PDIP. Oleh sebab itu, pihaknya khusus revitalisasi TIM mengajukan moratorium. Dia juga menilai kehadiran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
"Oleh sebab itu, kami meminta anggaran TGUPP dihapuskan dan menggunakan dana operasional gubernur," ujar Jhonny.
