Ketua MPR: Banjir, Tamparan Keras Bagi Pemda Menata Pembangunan

- Kamis, 2 Januari 2020 | 16:08 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Antara/Dewanto Samodro)
Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Antara/Dewanto Samodro)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sudah 74 tahun Indonesia merdeka, banjir masih saja terjadi, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Padahal daerah Jabodetabek tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital di Indonesia. 

"Musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggaran negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan," ucapnya (2/1) dalam pesan tertulis.

Menurutnya, baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penanganan banjir. 

Tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tak saling berseberangan, apalagi berbenturan. Sehingga bisa cepat dijalankan dan rakyat tak menjadi korban.

"Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas. Di BMKG misalnya, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik. Karena debit air naik, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir. Jangan karena ego sektoral, lantas rakyat yang menjadi korban," tegasnya.

Dia juga meminta para pejabat meniru keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan sesama warga, hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai gotong royong.

"Sikap gotong royong yang ditunjukan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong agar kedepannya rakyat tak lagi menjadi korban, pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama. 

Sehingga tak ada lagi perdebatan, misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.

Pemerintah pusat, sambungnya, punya rencana pembangunan prasarana pengendalian bajir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. 

Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

"Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa kita minimalisir. Tanpa kerjasama pemerintah pusat dan daerah, rakyatlah yang lagi-lagi akan kembali menjadi korban," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X