Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan lomba yang tadinya diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'. Meskipun BPIP sudah meminta maaf yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Utama BPIP, Karjono pada Senin (16/8/2021).
Menyikapi hal tersebut, Guspardi Gaus menyayangkan kenapa BPIP selalu membuat kegaduhan. Kemudian usai membuat perdebatan dan kontroversi barulah meminta maaf. Menurutnya, jejak digital mencatat bahwa BPIP telah beberapa kali membuat kegaduhan sebelum polemik lomba hormat bendera dan lagu Indonesia raya menurut hukum islam.
"Bahkan saking cemasnya akan terjadi pembelahan di masyarakat MUI sempat mengusulkan agar lembaga BPIP di bubarkan saja, ujar Guspardi kepada Indozone, Rabu (18/8/2021).
Legislator asal PAN ini pun teringat penyataan kontroversi kepala BPIP terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila telah menciptakan polemik dan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.
Kemudian, lanjut Guspardi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II pada pertengahan Februari 2021 sudah mengingatkan Pak Prof Yudian sebagai kepala BPIP jangan lagi membuat pernyataan yang dapat memantik perpecahan dan kesatuan antar etnis dan antar umat beragama.
"Ketika itu beliau menyatakan akan berhati-hati dalam mengeluarkan statemen," tutur dia.
Karena itu Guspardi pun merasa heran dan menyayangkan kenapa BPIP tidak belajar dari beberapa kejadian sebelumnya yang memantik polemik dan kontroversi. Namun begitu ia tetap menghargai niat baik BPIP yang telah memahami kekeliruannya dengan menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat dan secara resmi mengganti tema lomba penulisan artikel dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021.
BACA JUGA: Kapolri Tantang Kapolda Metro Tuntaskan 100% Vaksin Dosis 2 di DKI September
Anggota Baleg ini berharap BPIP harus melihat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sebagai warning dan autokritik bagi BPIP. Jadikanlah ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total, sehingga tidak lagi membuat hal-hal yang dapat memicu polemik dan kontroversi ke depannya.
"Untuk itu, BPIP harus fokus kepada tugas utamanya merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Artinya bagaimana membuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ditanamkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa menghadapi berbagai tantangan multi dimensi," pungkasnya.
