Isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju menguat usai Partai Amanat Nasional (PAN) digadang-gadang mendapatkan jatah kursi. Partai Demokrat lebih memaklumi jika pemerintah melakukan reshuffle ketimbang mengusulkan Pemilu ditunda ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, kami merasa itu langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun daripada mengemis-ngemis meminta pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Kamis (10/3/2022).
Herzaky menuturkan jika dirasa ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik.
“Memang lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya. Yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur. Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa,” tegas Herzaky.
Ditambahkan Herzaky jika pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu. Apalagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih ada dua tahun.
Dia berujar ini waktunya jika Presiden Jokowi ingin turun dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.
Baca Juga: PAN Diisukan Masuk Kabinet Indonesia Maju, PPP: Biasanya Gak Ada Kabar-kabaran
“Presiden yang mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elit yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan.
Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan,” papar Herzaky.
Meski demikian Herzaky menegaskan bilamana reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
“Hanya, tentu saja, reshuffle kabinet ini sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tukasnya.
