Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk penembakan yang menewaskan 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PTT oleh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Sukamta menilai kekerasan yang menewaskan warga sipil tersebut, merupakan tindakan biadab yang harus segera direspon secara tegas oleh pemerintah.
"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas yang terukur, pertama untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Sukamta mendesak agar pemerintah dapat, menangkap dan mengadili para pelaku penembakan. Kemudian membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka.
Lebih lanjut Sukamta menyatakan apa yang dilakukan oleh para karyawan saat itu untuk memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.
Baca juga: Pendiri Universitas Muslim Pertama di Dunia Ternyata Seorang Perempuan, Siapa Dia?
“Maka teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,” jelasnyaz
Dia pun sedikit mengingatkan saat 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018 juga tewas ditembak kelompok ini. Juga ada berbagai peristiwa lainnya yang menyasar kelompok sipil.
“Ini seakan ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang, hal ini harus jadi perhatian pemerintah. Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal,” beber dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini pun mendesak untuk pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua. Upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.
"Hal yang paling mendasar adalah memanusiakan Papua, membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Maka upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas SDM di Papua. Juga hentikan eksploitasi dan pengerukan kekayaan alam Papua, karena ini akan selalu menghadirkan isu ketidakadilan bagi warga Papua,” tandasnya.
