Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, bahwa kondisi gorden di rumah dinas anggota DPR sudah sangat parah. Bahkan sebagian besar gorden yang terpasang sudah sangat lapuk.
“Saya mungkin menegaskan kembali bahwa sebagian besar itu gordennya tidak ada. Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk karena sudah tidak memadai,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Menurut Indra, gorden di rumah dinas tersebut belum diganti sejak tahun 2009 itu dan kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan dia bilang gorden di sana sudah seperti kain pel.
“Saya gak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah ada yang robek," tutur Indra.
Baca juga: Erick Thohir Siap Wujudkan Impian Warga Sumsel untuk Miliki Pelabuhan
Lebih lanjut dia turut memaparkan bahwa satu rumah dinas mendapatkan anggaran Rp 90 juta sudah termasuk pajak. Di mana lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.
Lalu, untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga (ART).
“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000," kata Indra.
"Nah, untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332.Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” tambahnya.
Selanjutnya, angka 48 M tersebut, muncul dari ToR yang diajukan di 2021 kemudian dilakukan review oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar dan review tersebut yang dijadikan dasar Kesetjenan DPR untuk menyampaikan anggaran ke kementerian keuangan.
Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di Kesekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR.
“Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yg sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” terang Indra.
