Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Duta Besar Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur dan aksi militer tidak dapat diterima.
Ia juga menekankan bahwa aksi para anggota PBB di majelis umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.
Hal itu disampaikannya saat sesi khusus darurat (emergency special session) PBB mengenai Ukraina, di Markas Besar PBB, New York pada Senin (28/2/2022).
“Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global," tutur Dubes Arrmanatha melansir laman Kemlu, Selasa (1/3/2022).
Untuk itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi.
Baca juga: Penganut Teori Bumi Datar tak akan Percaya, Rusia Bisa Dilihat Langsung dari AS
“Semua pihak harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah," tegas Dubes Tata--sapaan Arrmanatha Nasir.
Lebih lanjut, Dubes Tata mengingatkan bahwa dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini, ditekankan dua hal.
Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina, diberikan safe passage.
“Saya meminta semua pihak untuk memasikan safe passage kepada masyarakat sipil, terlebih adanya warga negara Indonesia di Ukraina dalam proses evakuasi," tegas Dubes Tata.
Mengakhiri pernyataan, Dubes Tata menegaskan bahwa konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat untuk siapa pun. Untuk itu Dubes Tata mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina.
Dalam pernyataannya Dubes Tata, yang dikutip dari Kemlu, tak ada penyebutan Rusia, yang terus menggempur Ukraina hingga saat ini.
Indonesia Dorong Dialog
Pertemuan emergency special session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaan yang didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota tersebut merasa DK PBB gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina.
Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara proaktif melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci, termasuk anggota DK PBB untuk memastikan respons PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung.
