KPK pada akhirnya hanya menuntut 11 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK berdalih tuntutan tersebut berdasarkan fakta persidangan, bukan karena desakan pihak tertentu.
"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (29/7/2021).
Tuntutan 11 tahun penjara kepada Juliari ini membuat banyak pihak kecewa karena dulu Ketua KPK Firli Bahuri membuka peluang tuntutan mati terhadap Juliari Batubara.
"Kembali saya ingatkan, jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati," kata Firli pada Agustus 2020.
Firli juga pernah mengancam menjerat Juliari dengan hukuman mati pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.
"Tentu kita akan dalami, apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait pengadaan, karena unsurnya setiap orang, pelaku, perbuatan sifat melawan hukum, sengaja untuk memperkaya sendiri, orang atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara," ujar Firli Bahuri di akhir tahun 2020.
Namun, KPK kemudian hanya menuntut Juliari 11 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp14,5 miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik 4 tahun sejak pidana pokok selesai dijalani.
Dalam kasus ini, Juliari dinilai menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej pernah menilai bahwa Juliari layak dituntut hukuman mati karena melakukan kejahatan korupsi di masa pandemi dan menyalahgunakan jabatan.
