Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, mengungkapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) banjir DKI jangan dipolitisasi.
"Saya tadi tekankan (Pansus) jangan jadi ajang politik yah, di sini warga Jakarta menilai loh kinerja dewan," kata Zita ketika ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/2/2020).
Zita menjelaskan, anggota DPRD yang masuk dalam Pansus banjir harus bekerja objektif dan maksimal. Ini bertujuan untuk menghindari pihak yang akan disalahkan dalam penyelesaian masalah banjir Jakarta, setelah terbentuknya Pansus.
"Kita kan angkatan baru, kalau anggarannya lama kan itu memang anggaran sebelumnya, 2021 itu nanti betul-betul hasil kinerja evaluasi dari hasil anggota DPRD periode 2019-2024. Bikinlah se-objektif mungkin, apa sih masalah sebenarnya dan apa solusinya," tutur Zita.
Zita mengungkapkan, selain Pansus banjir juga ada sejumlah Pansus lain yang telah disepakati untuk dibentuk. Ini berangkat dari munculnya beberapa persoalan dan masalah di Jakarta selama ini, termasuk soal banjir yang menjadi masalah utama warga Ibu Kota.
"Jakarta ini kan masalah enggak berhenti-berhenti, masalah Monas, masalah ini itu, kalau kita ngikutin dewan kumpul itu enggak akan ketemu malah harus ada wadah pansus yang khusus mengenai isu banjir," tutur Zita.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus banjir dan lainnya telah disepakati bersama oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada Senin (24/2/2020).
"Ya semua sepakat tadi, yaudah kalau gitu, ok kita setuju ada Pansus banjir," tandasnya.
