Upaya Perdana Menteri Inggris Boris Jhonson untuk mempercepat proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan (no-deal Brexit), kandas di tangan kelompok oposisi Parlemen Inggris, dalam voting yang digelar Rabu (4/9).
Dalam voting tersebut, kelompok oposisi yang menentang upaya Jhonson meraup 328 suara, sementara kelompok yang mendukungnya hanya mengantongi 301 suara. Ironisnya, dari 328 suara oposisi, 21 suara di antaranya berasal dari teman satu partai Jhonson.
Dilansir Reuters, berpegang pada hasil voting ini, Parlemen Inggris bisa mengajukan RUU untuk menunda tenggat akhir Brexit pada 31 Oktober 2019 mendatang, serta mencegah percepatan no-deal Brexit.
Perdana Menteri Jhonson sendiri sebelumnya sudah menyiapkan strategi, guna mengantisipasi kemungkinan penolakan yang dihadapinya dari Parlemen Inggris. Pekan lalu, ia sempat berencana membekukan sementara parlemen, untuk mencegah pembahasan no-deal Brexit.
Antisipasi lainnya, Jhonson juga menyiapkan mosi pemilihan umum sela untuk parlemen. Harapannya, pemilu yang digelar pada pertengahan Oktober mendatang ini, bisa mengubah komposisi di parlemen, sehingga lebih banyak yang pilihan Jhonson.
"RUU (penundaan tenggat akhir Brexit) menggagalkan negosiasi dengan Uni Eropa yang sudah dibuat dalam referendum tahun 2016," kata Jhonson seperti dilansir Reuters, Rabu (4/9).
Jhonson menandaskan, RUU yang coba dibuat Parlemen Inggris hanya akan membuat Uni Eropa 'menguasai' perundingan Brexit, merugikan Inggris, karena menyebabkan penundaan semakin lama.
Pihak oposisi sendiri yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn antusias menyambut kemenangan mereka dalam voting. Kandati demikian, ia meminta para politisi untuk segera bekeja keras.
"Kami harus segera merampungkan RUU penolakan no-deal Brexit. Dan, mengundur tenggat waktu pemberlakuan Brexit hingga 31 Januari 2020 mendatang," jelas Jeremy.
