Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada Selasa (23/7/2019) masih diwarnai rapor merah. Penanganan kasus perlindungan anak masih belum menggembirakan.
Beberapa kebijakan pemerintah dianggap berseberangan dengan misi melindungi anak dari kekerasan, terutama kekerasan seksual.
Sebut saja pemberian grasi kepada Neil Bantleman, terpidana kasus pelecehan seksual anak yang mendapat hukuman 11 tahun penjara. Neil dinyatakan bersalah telah menyodomi sejumlah anak dirinya di Jakarta International School (JIS) pada April 2015.
Aktivis perlindungan anak yang juga Anggota DPD RI Fahira Idris menilai rapor perlindungan anak di Indonesia masih jauh dari harapan.
Fahira menilai Indonesia belum punya gambaran untuk melindungi anak secara komprehensif. Beberapa program yang muncul dinilai bukan murni untuk melindungi, tapi hanya solusi sesaat.
"Jika ada kasus kekerasan terhadap anak yang diekspose media barulah persoalan perlindungan anak menjadi perbincangan dan pemerintah sibuk mencari solusinya," ujar Fahira.
Dia menyebut program yang tak terencana kadang melahirkan kebijakan yang bertolak belakang. "Salah satunya pemberian grasi kemarin," tuturnya.
Data Kekerasan Anak
Berdasarkan laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2018, ada 4.885 kasus yang ditangani. Terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2019 berada di angka 5.680 kasus.
Dari jumlah tersebut sebanyak 54,8 persen korbannya adalah anak-anak.
