Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan melanjutkan pembangunan dan pengembangan 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seluas 25.400 meter persegi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang tambah ciamik dan lengkap.
Pengembangan pos listas batas tersebut tersebar di Kalimantan, NTT, dan Papua yakni PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei kelik, PLBN Long Nawang, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Sei Pancang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, dan PLBN Yetetkun.
Kementerian PUPR pada 2020, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 120,21 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur dasar dan lainnya termasuk infrastruktur di perbatasan. Pada 2019, anggaran buat pembangunan pos lintas batas Rp 1,7 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sekaligus Pengembangan Infrastuktur Permukiman (PIP).
Jokowi menegaskan, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki fungsi sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk negara dan juga menjadi “teras” bagi negara.
"Karena itu, kondisi kawasan perbatasan dapat dijadikan patokan bagi negara lain tentang negara lokasi kawasan perbatasan," ujar Jokowi medio 2015 lalu.
Pembangunan kawasan perbatasan, tidak hanya khusus zona inti PLBN, seperti bangunan utama, bangunan pemeriksa terpadu kedatangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang, pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan, gudang sita, kennel, bangunan utilitas, bangunan check point dan monumen.
Selain itu, dibangun jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat.
