Taiwan dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian pertama mereka di bawah pemerintahan Biden, membentuk Kelompok Kerja Penjaga Pantai untuk mengoordinasikan kebijakan, menyusul pengesahan undang-undang China yang mengizinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing.
Pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden telah bergerak untuk meyakinkan Taiwan yang diklaim China bahwa komitmennya terhadap pulau itu sangat kuat.
Duta besar Taiwan defacto untuk Amerika Serikat, Hsiao Bi-khim, menandatangani perjanjian itu di Washington pada Kamis, kata kantornya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
Penjabat Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Sung Kim hadir pada upacara penandatanganan.
Institut Amerika di Taiwan, yang menangani hubungan AS dengan pulau itu, mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung 'partisipasi dan kontribusi Taiwan yang berarti untuk masalah-masalah yang menjadi perhatian global, termasuk dalam keamanan dan keselamatan maritim'.
Taiwan sedang meningkatkan penjaga pantainya dengan kapal-kapal baru, yang dapat direkrut menjadi layanan angkatan laut jika terjadi perang, karena pulau itu berurusan dengan meningkatkan perambahan dari kapal penangkap ikan Chinaa dan kapal keruk pasir di perairan dikendalikan Taiwan.
Walaupun Amerika Serikat seperti kebanyakan negara, mereka tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Taiwan adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting di pulau itu.
China mengesahkan undang-undang pada Januari yang untuk pertama kalinya secara eksplisit mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing, yang menyebabkan kekhawatiran secara regional dan di Washington.
Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengatakan pada hari Jumat bahwa undang-undang baru China telah mengejutkan kawasan itu dan bahwa mereka yang memiliki 'nilai-nilai umum' perlu bekerja sama untuk melindungi perdamaian.
