The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Walau Langgar Prokes, Yusril Blak-blakan Presiden atau Mendagri Tak Bisa Copot Gubernur
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA)
News

Walau Langgar Prokes, Yusril Blak-blakan Presiden atau Mendagri Tak Bisa Copot Gubernur

Rabu, 25 November 2020 15:19 WIB 25 November 2020, 15:19 WIB

INDOZONE.ID - Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden maupun Mendagri tidak dapat memberhentikan kepala daerah meskipun dituduh melanggar protokol kesehatan terkait upaya menghadapi Covid-19.

Dalam acara ILC TV One pada Selasa (24/11/20) Prof. Yusril menjelaskan mekanisme yang dapat dilakukan untuk pemberhentian gubernur.

"Sudah jelas bagi kita semua sebenarnya bahwa, Presiden apalagi Mendagri itu tidak bisa mencopot atau memberhentikan gubernur, bupati atau walikota meskipun dia dituduh melanggar protokol kesehatan atau melanggar seluruh peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan terkait upaya menghadapi Covid-19", kata Prof. Yusril.

Namun pemberhentian kepala daerah bisa dilakukan jika DPRD mengambil inisiatif atau pemakzulan kepala daerahnya.

"Tapi kalau misalnya di satu daerah ada DPRD yang mengambil inisiatif pemberhentian kepala daerah, itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun", jelas Prof. Yusril.

Awalnya DPRD akan melakukan interpelasi kepada kepala daerah yang telah melanggar aturan.

Berhasil atau tidaknya interpelasi itu bergantung pada ada tidaknya dukungan dari DPRD. 

“Misal barangkali PSI mau interpelasi, berhasil atau tidak, kita lihat saja apakah dapat dukungan atau tida. Kalau tidak, selesai", sambung Prof. Yusril.

"Tapi secara politis saya kira kecil sekali terjadi ke Gubernur DKI, tapi secara teoritis hukum prosedur seperti itu bisa saja terjadi", tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan disorot usai sejumlah kerumunan terjadi di Jakarta dalam acara-acara yang menghadirkan pimpinan FPI Rizieq Shihab.


Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19).

Instruksi tersebut dikeluarkan mantan Kapolri ini sebagai reaksi kerumunan massa yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Tito, instruksi tersebut memuat aturan yang memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota diberhentikan dari jabatannya jika diketahui melakukan pelanggaran.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
Putri Octapia Saragih

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US