Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani merespons hasil uji klinis Vaksin Sinovac yang akan diimunisasikan di Indonesia.
Netty berharap pemerintah bisa melakukan Marketing Policy sehingga bisa mengedukasi masyarakat tentang baik dan buruknya sebuah vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintah.
"Ya makanya tadi saya minta ke pemerintah. Apapun, sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah itu Marketing Policy," kata Netty seperti dikutip Indozone dalam Youtube DPR RI, Jumat (11/12/2020).
Netty menilai pemerintah seolah-olah menganggap memiliki otoritas kewenangan membuat kebijakan, regulasi mengambil keputusan beli vaksin, mengembangkan vaksin, Namun, kemudian tidak ada pengelolaan komunikasi publik kepada masyarakat terkait vaksin.
"Sehingga masyarakat juga enggak tahu, kenapa sih pilih Sinovac? kenapa enggak pilih yang lain? Itu kan sebetulnya bagian dari marketing policy. Nah, ini lemah sekali pemerintah, harusnya itu yang harus disampaikan kepada masyarakat," kata Netty.
Netty menyadari untuk masyarakat dengan indeks literasinya tinggi bisa dengan cepat mengakses alasan keputusan pemerintah membeli vaksin jadi Sinovac.
"Tapi masyarakat nun jauh di sana, masyarakat 3T, masyarakat yang tidak pakai teknologi, bagaimana menjelaskannya?," kata Netty.
BACA JUGA: Orang dengan Riwayat Anafilaksis Terhadap vaksin Tak Disarankan Menerima Vaksin Pfizer
Netty juga mempertanyakan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada pemerintah untuk menghadapi dampak buruk yang bisa saja terjadi setelah vaksin tersebut di imunisasi ke masyarakat.
"Kalau kemudian masyarakat ini diimunisasi ada kecacatan dan ada kasus meninggal dan sebagainya, bagaimana pemerintah mengelola ini?" kata Netty.
"Nah, ini kan bermula dari marketing policy, kemampuan mengelola komunikasi publik masyarakat apapun yang dilakukan oleh pemerintah," lanjutnya.
Artikel Menarik Lainnya:
