Sindir Moeldoko, Tengku Zulkarnain Kasihani SBY, 'Jangan Angkat Orang yang Berjiwa Brutus'

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ustaz Tengku Zulkarnain merasa kasihan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Seperti diketahui, KLB tersebut menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Sedangkan Moeldoko sendiri diketahui pernah dilantik sebagai Panglima TNI saat SBY menjabat Presiden RI.

Tengku Zulkarnain pun mengajak para pejabat negara agar menjadikan peristiwa ini sebagai bahan pembelajaran.

"Kasihan pak SBY... Semoga ini jadi pelajaran bagi para pejabat negara agar jangan mengangkat orang yang berjiwa 'Brutus'. Kecewa ujungnya...," cuit Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Sabtu (6/3/2021).

Sebelumnya, Tengku Zulkarnain ikut mengomentari kisruh Partai Demokrat. Dia menyindir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang sempat membantah akan merebut pucuk kepemimpinan Partai Demokrat.

"Kemarin ramai amai membantah ketika dituduh mau kudeta Demokrat. Eh, belum beberapa hari ternyata benar benar dikudeta itu Partai. Memang "malu" sudah tidak punya...? Untuk apa? Jangan jangan agar kelak Demokrat dipakai utk "koalisi" dengan PDIP. Hehe... Kita lihat ke depan. OK?" cuit Tengku Zulkarnain.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa saat pemerintah masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi kisruh yang terjadi dalam partai tersebut. Seperti diketahui, sekelompok kader dan eks kader Partai Demokrat telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dilansir dari ANTARA, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah belum bisa menentukan keabsahkan status kepengurusan Partai Demokrat versi KLB. Dia juga menilai saat ini persoalan tersebut belum masuk ranah hukum.

"Jadi nggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

Mahfud juga menganggap KLB yang digelar sebelumnya sebatas kegiatan kader biasa. Sehingga hingga detik ini, pemerintah masih mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.