Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan visi menyambut era baru pemerintahannya, di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (14/7/2019). Namun, pidato itu menuai atensi karena Jokowi tidak menyinggung soal hukum, korupsi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Jokowi hanya menitikberatkan masa depan ekonomi nasional dalam pidatonya. Setidaknya ada lima visi yang terkait, antara lain pembangunan infrastruktur, menarik investor, reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Padahal, banyak persoalan hukum dan HAM yang terjadi semasa kepemimpinan Jokowi. Salah satu kasus yang paling populer adalah teror penyiraman air keras yang menimpa petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Hingga saat ini kasus Novel belum menemui titik terang. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri pun belum membeberkan hasil investigasinya kepada publik.
Pidato Jokowi Dikritik
Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR), Anggara, mengkritik penyampaian visi Jokowi. Dia menilai sang presiden terpilih seharusnya banyak membahas soal pembangunan negara hukum dan jaminan HAM.
Pembangunan negara hukum wajib menuai banyak atensi demi suksesnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu merupakan keharusan konstitusional untuk setiap kepala negara.
"Dalam konteks pidato jokowi, ICJR mengingatkan pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Anggara.
