Pemerintah segera memulai pelaksanaan dosis ketiga vaksin Covid-19 (vaksin booster) pada 12 Januari 2022. Menyikapi kebijakan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar target pencapaian vaksinasi nasional tidak diabaikan.
Mufida mengungkapkan bahwa fokus pencapaian target vaksinasi nasional belum selesai dan program vaksin anak 6-11 tahun sedang berjalan.
"Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai," kata Mufida, Kamis (6/1/2022).
Baca juga: Fakta Baru Penemuan Jasad Purnawirawan Polri di Pinggir Jalan, Polisi: Ada Riwayat Jantung
Dia meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama termasuk kelompok sasaran spesifik yang membutuhkan. Dengan begitu, capaian herd immnuity bisa terbentuk.
"Harus dikaji betul seberapa besar kebutuhan booster. Karena sebagian epidemiolog mensinyalir Indonesia sudah mencapai herd immunity yang diantaranya berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh pada penyintas Covid-19. Jumlah penyintas covid ini diyakini cukup banyak di luar data resmi yang dilansir pemerintah," papar Mufida
Terpenting, kata Mufida, pemerintah tidak menjadikan vaksin booster sebagai ajang bisnis bagi sekelompok orang, yang mengimpor vaksin dalam jumlah besar.
"Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahan vaksin yang ingin melakukan vaksin booster mandiri bagi karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya," imbau dia.
Politisi PKS ini meminta agar mengoptimalkan pengembangan vaksin di dalam negeri, melanjutkan pengembangan vaksin Merah Putih sebagai vaksin booster. Saat ini pengembangan vaksin Merah Putih baru menuju uji klinis fase 1 pada awal Februari 2022.
"Maka timeline produksi vaksin Merah Putih sebagai booster harus dipercepat, perlu ada intervensi untuk mempercepat produksi vaksin Merah Putih agar tidak bergantung dengan vaksin booster impor. Terlebih ada peleburan Lembaga Eijkman yang dikhawatirkan semakin mengulur waktu produksi vaksin merah putih," tandasnya.
