Usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait dengan calon Panglima TNI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada tanggal 4 sampai 5 November 2021.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, setelah menerima surpres pihaknya langsung menggelar rapat, dan memutuskan fit and proper test akan dilakukan oleh Komisi I DPR pada besok hari.
Baca Juga: Menghitung Aset Jenderal Andika Perkasa di Luar Negeri, Ada di Australia Hingga Amerika
“Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Disebutkan Puan, Bamus DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.
“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” tutur Puan.
Sesuai UU TNI, lanjut Puan, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.
“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” tukas Puan.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jendral Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang baru untuk menggantikan peran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun. Bahkan surat presiden (surpres) sudah dikirimkan oleh Presiden Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Adapun surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan diterima langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Di mana Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
“Presiden dalam suratnya hanya mengajukan satu nama, presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
