Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakat usai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.
Puan berkata, menjaga kepercayaan rakyat haruslah dibarengi dengan tindakan dari pemerintah. Sebab pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan rakyat harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi seperti bantuan sosial. Dia tak mau lagi mendengar kabar adanya pungutan liar perihal bantuan sosial ini.
“Jaga kepercayaan rakyat. Pastikan PPKM yang membatasi mobilitas dan kegiatan rakyat diimbangi dengan perlindungan hidup yang adalah hak asasi rakyat. Jangan terjadi lagi kasus-kasus pungli atas hak rakyat,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Dia juga meminta agar program vaksinasi benar-benar dikawal dan dipercepat penyelesaian targetnya. Terlebih lagi, saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa mengobati penyakit Covid-19.
"Vaksin adalah perlindungan terbaik kita untuk saat ini. Negara harus hadir dengan memastikan ini segera terlaksana sesuai target,” ungkap Puan.
Baca Juga: PPKM Level 4 Lanjut Sampai 9 Agustus, Jokowi Minta Bansos Cepat Diberikan ke Warga
Puan juga meminta pemerintah menjamin hak tenaga kesehatan (nakes) tidak terlanggar dan benar-benar terpenuhi. Pasalnya mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.
“Mereka adalah pelaksana terdepan penanganan pandemi. Pastikan hak mereka terpenuhi, termasuk pembayaran insentifnya,” kata Puan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 di sejumlah kabupaten/kota dari 3 hingga 9 Agustus mendatang.
“Memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kabupaten/kota tertentu,” ucapnya saat konferensi pers, Senin (2/8/2021).
Jokowi menyebutkan bahwa PPKM Level 4 yang sebelumnya dilakukan dari 26 Juli hingga 2 Agustus telah menghasilkan dampak yang cukup baik untuk kasus Covid-19.
