Minta Penjelasan Pemerintah, Ketua DPR Tak Mau Aturan Makan 20 Menit Cuma Jadi Lelucon

- Selasa, 27 Juli 2021 | 12:35 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (Dok Tim Puan)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Dok Tim Puan)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya menjelaskan secara detail mengenai aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Ia khawatir jika aturan tersebut dibiarkan tanpa penjelasan hanya akan menjadi lelucon saja di tengah masyarakat. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun bakal menurun.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambah Puan.

Dia menekankan potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," urai dia.

BACA JUGA: Kelangkaan Obat, Anggota DPR Desak Kemenkes Berantas 'Mafia' Penjualan Obat'

Dia kemudian melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan. Sehingga jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya.

Misalnya, kata Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan guna mengantisipasi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini adalah tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurutnya testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

Selain itu, Puan memaparkan monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.

“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kebakaran Toko di Mampang Semalam, 7 Orang Tewas

Jumat, 19 April 2024 | 14:25 WIB
X