The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Minta Penjelasan Pemerintah, Ketua DPR Tak Mau Aturan Makan 20 Menit Cuma Jadi Lelucon
Ketua DPR RI Puan Maharani (Dok Tim Puan)
News

Minta Penjelasan Pemerintah, Ketua DPR Tak Mau Aturan Makan 20 Menit Cuma Jadi Lelucon

PPKM Level 4 Izinkan Makan di Tempat tapi Tak Lebih 20 Menit

Selasa, 27 Juli 2021 12:35 WIB 27 Juli 2021, 12:35 WIB

INDOZONE.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya menjelaskan secara detail mengenai aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Ia khawatir jika aturan tersebut dibiarkan tanpa penjelasan hanya akan menjadi lelucon saja di tengah masyarakat. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun bakal menurun.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambah Puan.

Dia menekankan potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," urai dia.

BACA JUGA: Kelangkaan Obat, Anggota DPR Desak Kemenkes Berantas 'Mafia' Penjualan Obat'

Dia kemudian melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan. Sehingga jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya.

Misalnya, kata Puan, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan guna mengantisipasi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini adalah tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurutnya testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

Selain itu, Puan memaparkan monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.

“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” ucapnya.

Lebih jauh dia berujar membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” tutup Puan.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US