The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Sosok Bupati Banyumas yang Takut OTT KPK, Dapat Gelar Kebangsawanan dari Keraton Surakarta
Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)
News

Sosok Bupati Banyumas yang Takut OTT KPK, Dapat Gelar Kebangsawanan dari Keraton Surakarta

Senin, 15 November 2021 15:20 WIB 15 November 2021, 15:20 WIB

INDOZONE.ID - Figur Bupati Banyumas Achmad Husein menuai sorotan publik menyusul pernyataannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. 

Dalam pernyataannya, Husein mengaku takut terjaring OTT KPK. Oleh karenanya ia memohon agar KPK memberitahu kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.

Siapa sebenarnya sosok Husein?

Berdasarkan penelusuran Indozone, Achmad Husein lahir di Jakarta, 17 Agustus 1959. Ia dulunya merupakan direktur utama PDAM Banyumas (2005-2007). 

Pada tahun 2008, ia maju pada pertarungan Pilkada Banyumas sebagai calon wakil bupati mendampingi Mardjoko yang waktu itu menjabat sebagai calon bupati. Mereka menang, dan akhirnya menjabat sampai 2013.

Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)
Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)

Tahun 2013, Husein maju sebagai calon bupati, didampingi oleh Budhi Setiawan. Husein dan Budhi menang dengan perolehan suara 45,43 persen, dan mereka pun memimpin Banyumas hingga 2018.

Pada Pilkda Banyumas 2018, Husein maju lagi untuk yang kedua kalinya sebagai bupati. Kali itu, ia didampingi oleh Sadewo Tri Lastiono. Lagi-lagi, Husein menang dan menjabat bupati Banyumas untuk periode kedua (2019-2023).

September 2013, sebelum meneruskan periode keduanya sebagai bupati, Husein mendapat gelar kebangsawanan 'Kanjeng Pengeran Haryo Adipati Purbowinoto' dari Keraton Surakarta. Gelar tersebut setaraf dengan adipati.

Pemberian gelar kebangsawanan tersebut disampaikan oleh KGPH Panembangan Agung Tedjowulan di Pendapa Si Panji Pemerintahan Kabupaten Banyumas, bukan di Keraton Surakarta.

Husein memiliki seorang istri bernama Erna Sulistyowati. Bapak tiga anak ini merupakan politikus PDI Perjuangan. 

Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)
Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)

Terkait pendidikannya, Husein merupakan lulusan SMA Negeri Purwokerto dan S1 Teknik Sipil ITB Bandung (lulus 1986).

Takut Kena OTT KPK

Sebelumnya, pernyataan tersebut disampaikan Husein dalam acara diskusi tindak pencegahan korupsi yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Semarang pada Kamis, 11 November 2021. Video berdurasi 24 detik yang merekam pernyataannya itu pun viral di media sosial.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," ujar Husein.

Husein membenarkan kalau video itu memang dirinya. Akan tetapi, menurut dia, video tersebut hanya sepenggal.

"Cuplikan video yang viral di media sosial itu tidak lengkap, sehingga saya perlu lakukan klarifikasi," katanya di Purwokerto.

Menurut Husein, ada enam poin yang disampaikannya dalam acara itu. 

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," katanya menjelaskan.

Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)
Bupati Banyumas Achmad Husein. (Instagram @ir_achmadhusein)

Menurut Husein, bisa jadi kepala daerah yang bakal kena OTT punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Ia berpendapat, belum tentu dengan di-OTT, keadaan daerah tersebut akan menjadi lebih baik.

Selain itu, kata dia, kepala daerah yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan.

Husien mengatakan, kabupaten yang kepala daerahnya pernah terkena OTT hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi, suasana pasti mencekam, dan ketakutan walaupun tidak ada lagi korupsi.

"Oleh karena itu, saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara, kalau perlu lima kali lipat, sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT, sekarang KPK dengan alat yang canggih, (dalam) satu hari mau OTT lima bupati juga bisa. Baru kalau ternyata berbuat lagi ya di-OTT betulan, dihukum tiga kali lipat silakan atau hukum mati sekalian juga bisa," tuturnya.

Husein pun kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut dia sampaikan dalam ranah diskusi pencegahan, bukan penindakan, dan cuplikan videonya tidak lengkap.

"Tapi kalau mau OTT nggih monggo, sebab kalau KPK berkehendak, bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggung jawab yang diembannya, mulai dari Presiden sampai dengan kepala desa pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda-beda," ujarnya.

KPK: Tak Perlu Takut

Menanggapi pernyataan Husein, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menegaskan selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas maka tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT).

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip 'good governance', dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT,"  ujar Ipi.


TAG
Abul Muamar
Abul Muamar

Abul Muamar

Editor
JOIN US
JOIN US