Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait usulan wajib militer untuk warga Indonesia. Dia menilai ada hal yang lebih penting untuk disiapkan lebih dulu.
Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah diusulkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. Usulan ini muncul usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan, Senin (17/6/2019).
Ryamizard mengatakan penerapan wajib militer belum perlu karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
"Mindset (cara berpikir) Pancasila dulu yang disiapkan," kata Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan, Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara. Pancasila juga dinilai bisa menjadi benteng untuk masyarakat Indonesia agar tak terpapar paham lain.
"Bagaimana mindset kita ini tidak diubah. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau wajib militer, tapi kepala tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," katanya.
Ryamizard menegaskan kepada pihak yang tidak menginginkan Pancasila boleh keluar dari Indonesia. "Saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," tuturnya.
