Seperti kita ketahui bahwa tiket penumpang MRT Jakarta disubsidi senilai Rp21.659 per penumpang. Tahun 2019, public service obligation (PSO) senilai Rp560 miliar sementara ditahun 2020 kurang lebih Rp900 miliar. Lalu sampai kapan tiket penumpang MRT akan terus disubsidi?
Menjawab hal tersebut, Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa saja menurunkan PSO untuk penumpang MRT. Tapi hal tersebut melihat beberapa aspek, salah satunya adalah jika pengembangan pengelolaan MRT secara komersil berjalan dengan baik, salah satunya dengan pengelolaan transit oriented development (TOD) di lima kawasan stasiun MRT, yakni di Dukuh Atas, Istora Senayan, Blok M-Asean, Fatmawati dan Lebak Bulus.
"Supaya ini terjadi, maka MRT diberi keleluasaan untuk mengelola non firebox yang lain. Tadi yang kita lihat di TOD. Kalau asumsi TOD itu dikasih dengan perhitungan kita, maka tahun 2030 baru bisa kita hilangkan. Tapi itu kalau betul-betul didapatkan," tuturnya, Rabu (27/11).
Ia menjelaskan bahwa jika terus mengandalkan subsidi, maka setiap tahunnya jika target penumpang naik, maka subsidi yang mereka berikan juga tinggi. William mencontohkan, bahwa jika hari ini harga tiket Rp100 ribu berarti Pemerintah harus subsidi 100 ribu penumpang setiap hari. Kalau penumpangnya naik 500 ribu katakan nilainya bertambah, maka nilai subsidinya dikali Rp100 ribu.
Tetapi, ia mengakui bahwa subsidi untuk transportasi publik tidak akan dihapus karena merupakan kewajiban dari pemerintah.
"Subsidi tidak akan hilang, tapi dikurangi, jadi ketika line baru dibuka, maka line berikutnya bisa disubsidi. Sementara line yang sudah berjalan ini dikurangi subsidinya, mungkin dikurangi Rp5 ribu per penumpang. Jadi subsidi berkurang, subsidi masuk ke line baru," terangnya.
