Ekonom senior Bank BNI, Ryan Kiryanto menilai, program pra kerja yang dicetuskan pemerintah, utamanya yang melibatkan adanya anggaran APBN, haruslah ada tolak ukur keberhasilannya.
Ryan mengaku mendukung pemberian gaji dan pelatihan kerja bagi para pengangguran tersebut, asalkan penggunaannya tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan anggarannya.
"Jika semua rencananya itu dilakukan dengan baik dan didesain sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kompetensi dari si calon tenaga kerja. Maka bajet untuk persiapan mereka masuk ke dunia kerja itu efektif, artinya mencapai tujuannya dan itu bagus. Maka harus dibuat semacam tolak ukur keberhasilan, atau key performa indicator," ujar Ryan kepada Indozone, Jumat (22/11).
Menurut Ryan, hal itu perlu dilakukan pemerintah mengingat bajet yang dikeluarkan dari APBN cukup banyak. Ia berharap, ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk membina SDM tenaga kerja melalui program tersebut, agar angka pengangguran Indonesia bisa terus ditekan.
"Dari sekian orang yang dilatih, harus dihitung berapa yang sukses masuk ke dunia kerja. Harus ada parameter, katakanlah treshold nya (ambang batas)," tuturnya.
"Jika 60 persen dari alokasi anggaran tersebut berhasil diserap dan orang yang menerima anggaran itu sukses masuk kerja, itu dianggap menjadi sukses story oke. Kalau gak nanti duit itu keluar saja tanpa ada akuntability-nya kan gak bisa," imbuhnya.
Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya, imbuh Ryan, pemerintah harus menaikkan ambang batas sukses dari program tersebut. Hal itu menurutnya sebagai pertanggung jawaban atas uang negara yang digunakan untuk program tersebut, agar bisa dilihat keberhasilan dari program pra kerja tersebut.
"Misal tahap awal kan 60 persen karena masih baru, di tahun-tahun berikutnya indeks keberhasilan harus dinaikkan, 65 persen, 70 persen, sampai nanti katakanlah 90 persen. Maka pengelola anggaran itu akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola bajet," kata Ryan.
Selain itu, si penerima bajet itu juga akan melakukan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang menerima uang bulanannya akan serius menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya.
Sebagaimana diketahui, mulai Januari 2020 mendatang, pemerintah akan mulai menjalankan program kartu prakerja untuk membantu meningkatkan sumber daya pekerja dan menyiapkan SDM Indonesia memasuki dunia kerja hingga menjadi wirausaha.
Biaya pelatihan yang disiapkan untuk setiap penerima yang harus dikeluarkan pemerintah berkisar antara Rp3-7 juta. Sedangkan insentif atau 'gaji' setiap peserta sekitar Rp500 ribu perbulan.
