Dominasi partai koalisi pemerintah dalam parlemen diyakini bakal membuat daya kontrol Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin lemah. Apalagi jika kabar bergabungnya Partai Demokrat dan Partai Gerindra ke lingkaran pemerintah menjadi kenyataan.
Jika itu terjadi, hanya tersisa PAN dan PKS yang menjadi oposisi pemerintah. Lantas keduanya bisa apa?
Peneliti Forum Masyarat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, daya kontrol di DPR kini semakin loyo jika di barisan oposisi hanya menyisakan PAN dan PKS. Hal tersebut tentunya mempermudah jalan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Saya kira DPR tak punya kekuatan sebagai lembaga kontrol. DPR kehilangan ruh sebagai lembaga kontrol ketika mereka memosisikan diri sebagai bagian dari pemerintah," kata Lucius ketika dihubungi, Senin (14/10).
Lemahnya kontrol DPR sebagai institusi pengawas pemerintah, juga dinilai telah menodai amanat rakyat. Pasalnya, DPR seharusnya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya.
"DPR akan tumpul terhadap pemerintah, juga tumpul dalam menjadi corong perjuangan aspirasi rakyat." tegasnya.
Menurutnya, secara kuantitas oposisi yang hanya menyisakan PKS dan PAN tidak bisa signifikan memengaruhi keputusan akhir. Namun, jika bicara kualitas, PKS dan PAN mestinya tetap bisa menjadi oposisi yang kuat.
Itu, kata Lucius, jika kedua parpol tersebut memilih jadi corong perjuangan rakyat. (MA)
