Dalam Pidato Kenegaraan di sidang bersama DPR-DPD, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.
Ibu kota dipindahkan ke luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah lainnya di luar Pulau Jawa. Menurutnya, selamaa ini kegiatan ekonomi lebih banyak terpusat di Jawa dan Jakarta secara khususnya sehingga menimbulkan kepadatan.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ucapnya.
Dalam hal pendanaan, pemindahan ibu kota diupayakan sekecil mungkin menggunakan APBN. Dana akan didapatkan dari partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengingatkan agar wacana itu dipikirkan dengan matang dan perlu riset mendalam.
Sandiaga Uno juga meminta pemerintah memikirkan dampak lapangan kerja dan kenaikan harga. “Kita khawatir nanti harga properti naik semua di Kalimantan. Biaya hidup yang tidak terjangkau bagi masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan,” ujar Sandi.
