ICW: Pemilu Proporsional Tertutup Buka Ruang Nepotisme di Internal Partai

- Selasa, 24 Januari 2023 | 18:10 WIB
Ilustrasi Pemilu. (ANTARA)
Ilustrasi Pemilu. (ANTARA)

Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut memberikan respon atas polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. ICW menilai, pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan menjauhkan partisipasi masyarakat dalam menentukan calon wakilnya di DPR

"Penentuan calon anggota legislatif yang akan terpilih bukan berada pada masyarakat, melainkan di internal partai politik," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga: Mahfud MD: MK Tak Mengatur Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup

Lebih lanjut Kurnia mengatakan, sistem proporsional tertutup juga sama sekali tidak menghapus tren politik uang. Dia menyebut money politik hanya berpindah dari calon legislatif (caleg) ke masyarakat menjadi caleg ke partai politik. 

"Sebab, kandidat terpilih bergantung pada nomor urut calon anggota legislatif yang ditentukan sepenuhnya oleh partai politik," jelasnya. 

Baca Juga: Daftar 8 Partai Politik yang Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Siapa Saja Ya?

Sistem proporsional tertutup, lanjut Kurnia, juga membuka ruang terjadinya nepotisme di internal partai politik. Sebab, caleg yang memiliki relasi dengan struktural partai akan lebih mendapatkan keuntungan. 

"Bukan tidak mungkin, calon-calon yang memiliki relasi dengan struktural partai dapat dimudahkan untuk mendapatkan nomor urut tertentu," katanya. 

Selain itu, diungkapkan Kurnia, sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat. Sebab, partai yang memiliki kewenangan untuk memilih caleg. 

"Bisa dibayangkan, masih dalam tahap pencalonan saja, proses penjaringan calon anggota legislatif terbilang sangat tertutup," jelas dia. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 2019 lalu parpol-parol masih mengusung 72 calon anggota legislatif yang pernah menyandang status sebagai narapidana korupsi. 

"Dengan logika yang sama, tentu sulit menaruh kepercayaan kepada partai politik menentukan sendiri calon terpilih melalui skema proporsional tertutup," pungkasnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X