Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono mengatakan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi risiko di tahun 2023, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Menjadi krusial bagi pemerintah untuk berkonsentrasi pada menjaga daya beli rakyat dengan penguatan bansos dan jaring pengaman sosial, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Pemerintah sebaiknya segera berfokus pada perekonomian domestik kita yang besar, beralih dari export-led growth menuju ke domestic demand-led growth," tegas Yusuf, Jumat (23/12/2022).
Hal ini dikatakan Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut tantangan ekonomi Indonesia ke depan terus berdatangan dan Indonesia telah belajar menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian ekonomi, terutama ketika menghadapi pandemi covid-19. Indonesia mampu menghadapi dengan segala kemampuan dan resiliensinya melalui koordinasi di sektor fiskal, moneter, maupun riil.
"Tentu ini menjadi pembelajaran berharga untuk menangani ketidakpastian risiko ke depan," kata Airlangga.
Yusuf menambahkan, meski perekonomian kita relatif less connected dengan perekonomian global, namun keterkaitan dan dampak perekonomian global ke perekonomian kita tidak bisa dipandang kecil, terutama melalui jalur ekspor - impor dan jalur aliran modal asing.
“Komponen ekspor - impor dalam perekonomian kita berkontribusi sekitar 20%, resesi global dipastikan akan melemahkan ekspor sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan dan "menjadi penyelamat" di masa pemulihan pasca pandemi ini,“ jelas Yusuf.
Baca Juga: Asri Welas Optimistis 2023 Tak Terjadi Resesi, Seniman Produktif Ciptakan Film Bagus
Melemahnya ekspor yang diikuti melemahnya aliran modal asing baik FDI maupun investasi portofolio juga akan melemahkan nilai tukar rupiah, terlebih aliran modal keluar berpotensi meningkat seiring kenaikan bunga acuan di negara-negara maju.
Untuk kebijakan moneter, Yusuf menyarankan, kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah sebaiknya tidak lagi mengandalkan suku bunga, namun beralih dari pendekatan suku bunga tinggi ke pendekatan pengelolaan devisa yang efektif, terutama melalui repatriasi DHE (devisa hasil ekspor), SDA dan menukarnya secara efektif ke rupiah.
"Pemerintah harus bersikap tegas kepada eksportir yang tidak melakukan repatriasi DHE ke dalam negeri, termasuk dengan melakukan penyesuaian terhadap rezim devisa bebas.” ungkap dia.
Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di 2023. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, masih berada di kisaran 4,7-5.%. "Kita koordinasi sektor fiskal dan moneter, maupun riil. Ini jadi pembelajaran berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko," Kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Duet Maut Pemerintah dan BI untuk Mitigasi Krisis Ekonomi Global
Baca Juga: Kartu Prakerja 2023 Dinilai Tepat untuk Mitigasi Risiko Perlambatan Ekonomi di Tanah Air
Pakar ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono mengungkapkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) patut memperkuat dan mempererat kerja sama untuk memitigasi ancaman krisis global. Menurutnya, pelambatan perekonomian global adalah tidak dapat dipungkiri dan bisa akan menggerus ekonomi Indonesia.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga akan melandai. Sehingga tidak mudah bagi Indonesia untuk bertahan di kondisi ekonomi 2023 yang diperkirakan suram," terangnya.
