Partai Gerindra tak keberatan dengan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginginkan agar nomor urut partai politik (Parpol) di Pemilu 2024 tidak diubah.
“Saya kira kalau ada pandangan agar nomor urut yang lama yakni peserta Pemilu 2019 ditetapkan sama dengan nomor urut peserta Pemilu 2024. Saya kira sebagai pandangan sesuatu yang bisa diterima akan tetapi kalau itu menjadi sebuah kesepakatan Gerindra ga keberatan,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan dikutip Rabu (21/9/2022).
Dikatakan Muzani, partai Gerindra tidak mempunyai masalah dengan usulan agar nomor urut parpol tidak diubah. Pihaknya akan menerima jika menjadi sebuah kesepakatan bersama.
“Gerindra tidak keberatan tidak punya masalah bahkan kami menerima pandangan itu selagi itu menjadi sebuah kesepakatan,” beber Muzani.
BACA JUGA: Gerindra dan PDIP Bikin Kesepakatan, Prabowo Akui Keluarganya Dekat dengan Bung Karno
Dari segi efisiensi, kata Muzani, parpol tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak di dalam melakukan sosialisasi menjelang Pemilu 2024. Karena nomor urut parpol tidak mengalami perubahan.
“Memang itu akan memberi efisiensi paling tidak di internal partai masing-masing di dalam mengeluarkan biaya Pemilu, dalam sosialisasi nomor urut,” tandasnya.
BACA JUGA: Gerindra Sebut Elektabilitas Anies Tinggi karena Kinerja Bagus, Sindir Ganjar dan Jokowi
Megawati Usul Tak Diubah
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan pernah memberikan usul kepada penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak merubah nomor partai politik (Parpol) peserta pemilu.
Megawati bilang ada sejumlah alasan mengapa hal tersebut diusulkannya, semisalnya menjadi sebuah beban bagi Parpol, karena harus mencetak alat peraga kampanye setiap Pemilu.
“Jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan, tapi pengalaman dua kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomer itu, sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden dan ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” ujar Megawati dalam siaran persnya dikutip Minggu (18/9/2022).
