The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

DPR dan Pemerintah Diminta segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Legalisasi Ganja Medis
Ilustrasi ganja. (Freepik)
News

DPR dan Pemerintah Diminta segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Legalisasi Ganja Medis

Kamis, 21 Juli 2022 08:49 WIB 21 Juli 2022, 08:49 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terkait Undang-Undang Nakotika mengenai legalisasi ganja bagi medis.

Taufik berkata, pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan yang ada di putusan MK. Caranya, dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanan kesehatan atau terapi, masuk dalam pembahasan revisi Undang-undang Narkotika yang tengah berlangsung.

“Saya berpandangan Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti pertimbangan Putusan MK tersebut dengan menjadikan materi tentang pemanfaatan ganja sebagai layanaan kesehatan atau terapi dalam pembahasan revisi UU Narkotika yang sedang berlangsung,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan Taufik, guna mendukung pembahasan tersebut, maka pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian terhadap kebutuhan dimaksud.

“MK memberikan penekanan pada kata “segera” dalam Putusannya dengan memberikan huruf tebal menunjukkan urgensi terhadap hasil pengkajian ini,” tuturnya.

Baca Juga: Guru Besar UGM Tak Setuju Ganja Dilegalisasi Meski untuk Tujuan Medis: Susah Ngaturnya

Politisi partai NasDem tersebut berujar, untuk menindaklanjuti urgensi kajian pemerintah, maka ia menyarankan agar pemerintah juga merujuk pada kajian yang telah ada di tingkat internasional termasuk kajian dari Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD).

Di mana, kata Taufik, pada 2019 merekomendasikan kepada the Commission on Narcotics Drugs (CND) dibentuk UN Ecosoc dan WHO untuk menjadikan cannabis atau ganja sebagai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dengan mengubah Convention on Narcotics Drugs tahun 1961 dan telah disetujui melalui mekanisme voting di CND.

“Dengan demikian, kajian dapat dilakukan dengan segera sesuai penegasan putusan MK,” bebernya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Taubas menekankan hal pembahasan materi ini pada revisi UU Narkotika, merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK maka dapat dilakukan pengaturan yang komprehensif.

Seperti halnya pelarangan, pengendalian dan pemanfaatan narkotika jenis tertentu untuk kepentingan medis dapat dimuat normanya dalam UU sementara ketentuan teknis lainnya dapat diatur dalam aturan turunannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berjalan.

“Dengan begitu maka beberapa narkotika yang memiliki sifat ketergantungan tinggi tetap bisa dikontrol dengan ketat sembari dimanfaatkan untuk pelayanan Kesehatan dengan mekanisme yang ketat pula,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi Ganja Medis. Adapun amar putusan dibacakan langsung Ketua MK Anwar Usman.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar saat membacakan putusan sidang, Rabu (20/7/2022).

Sidang putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait penggunaan ganja medis ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari pasien penderita celebral palsy.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Ristuyana
Laila Rahmi Batubara
Harits Tryan Akhmad
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US