Pemerintah terus mencari dana untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur sosial. Paling tidak, estimasi selisih infrastruktur atau infrastructure gap di periode 2005-2015 sebesar USD 1,5 triliun atau sekitar 20,25 triliun rupiah.
Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), jumlah investasi infrastruktur bagi 25 negara di Asia, termasuk Indonesia, mencapai USD 1,34 triliun per tahun sehingga bisa diproyeksikan kebutuhan total investasi mencapai USD 20,1 triliun untuk periode 2016-2030.
Dari angka estimasi USD 1,34 triliun tersebut, Asia mampu untuk menginvestasikan USD 881 miliar sehingga terdapat selisih kebutuhan investasi infrastruktur sebesar USD 459 miliar. Sementara untuk kebutuhan investasi infrastruktur sosial hampir ekuivalen dengan infrastruktur ekonomi dengan selisihnya mencapai USD 448 miliar per tahun.
Pemerintah telah mencanangkan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sampai 2024, yakni akses air bersih nasional dan sanitasi sebesar 100 persen, penurunan tingkat buang hajat besar sembarangan hingga nol persen, hingga akses perumahan nasional sebesar 52,78 persen.
Selain itu, infrastruktur pendukung transportasi 20 bandara baru, jalur kereta baru sepanjang 1.350 kilometer dan konstruksi jalan baru sepanjang 3.000 kilometer, serta konstruksi jalan tol baru yang juga sepanjang 3.000 kilometer.
Selain itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara juga menjadi fokus pembangunan. Pemindahan tersebut dapat tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia-sentris dan mendorong pemerataan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terus mendorong investasi infrastruktur melalui skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggatan Pemetrintah (PINA)
“Investasi infrastruktur tersebut tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mampu menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2045," ujarnya.
