Ketegangan dan ancaman perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran, akibat tewasnya Kepala Pasukan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani, diyakini bakal berdampak pada negara penghasil gas terbesar tersebut.
Paling tidak, Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan mengenakan sanksi tambahan yang berat atas Iran. Padahal, sebelumnya sanksi ekonomi sudah dijatuhkan ke negara Iran, setelah Amerika mundur dari perjanjian nuklir.
"Sanksi-sanksi ini akan terus dijalankan sampai Iran mengubah tingkah lakunya,” kata Priden Trump dalam sebuah pernyataan dari Gedung Putih seperti dilansir VOA, Kamis (9/1/2020).
Namun, Gedung Putih sampai saat ini masih merahasiakan jenis sanksi yang bakal dikenakan pada Iran. Tetapi, para pengamat menilai, sanksi yang dijatuhkan tidak akan menyasar produksi gas Iran, karena terkait kebutuhan Turki, yang menjadi sekutu Amerika.
Pakar Iran dari Congressional Research Service Kenneth Katzman menegaskan, tidak banyak sanksi yang bisa dilakukan Amerika, selain pada kebijakan atau sanksi sebelumnya.
Namun, para pendukung sanksi Iran menegaskan, masih banyak celah yang bisa diberikan pada Iran. Termasuk pada pembekuaan kekayaan yang dimiliki para pemimpin Iran serta petinggi militer Iran.
Pada awal Januari ini, pemerintah Amerika telah menolak memberi visa bagi Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York yang akan berlangsung Kamis (9/1/2020).
Selama ini, sanksi yang diberikan pada Iran, telah menghambat negara tersebut menjual minyak pada berbagai negara. Kodisi ekonomi Iran pun, sempat terpuruk dengan meningkatnya pengangguran mencapai 20 persen.
Panasnya Iran dan Amerika Serikat, membuat Menteri Luar Negeri dari ke-28 negara Uni Eropa akan berkumpul di Brussels, untuk menyusun strategi bersama untuk meredakan konflik bahkan perang terbuka.
