Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera, menilai blunder kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberlakukan kondisi darurat sipil untuk penanganan virus corona (Covid-19).
"Kita tolak darurat sipil. Pemerintah blunder. Mestinya karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018," kata Mardani ketika dikonfirmasi Indozone, Selasa (31/3/2020).
Mardani menganggap dalam kondisi darurat sipil, pemerintah akan semakin tidak fokus menangani pandemi corona. Sebab kewenangannya jadi meluas dan berpotensi tidak terkontrol.
"Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa, hingga menghentikan arus informasi. Bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan harusnya pemerintah fokus membuat aturan social dan physical distancing dengan disiplin ketat, sambil menjaga masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.
"Pak Jokowi mestinya melaksanakan karantina wilayah/lockdown. Bisa parsial di beberapa daerah. Akan tetapi, justru ingin terapkan darurat sipil yang meminta otoritas besar tanpa kewajiban menyediakan pangan dan kesehatan warga," ujarnya.
"Kita tolak darurat sipil. Ayo kedepankan karantina wilayah/lockdown," tegas Mardani.
