The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar Hingga Rp6,5 M, DPRD: Sangat Ceroboh!
Ilustrasi Mobil Pemadam. (Instagram/Indonesiafirefighter)
News

Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar Hingga Rp6,5 M, DPRD: Sangat Ceroboh!

Harusnya bisa membiayai hidran mandiri

Rabu, 14 April 2021 20:08 WIB 14 April 2021, 20:08 WIB

INDOZONE.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta mencatat adanya temuan pembayaran berlebih yang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan. Ia mengungkapkan, BPK menemukan selisih uang lebih yang disetorkan Anies sebanyak Rp6,5 miliar seperti terdapat di laporan keuangan 2019.

Pembelian pertama yang dibeli dengan kelebihan bayar adalah unit submersible yang memiliki harga riil Rp9 miliar dan nilai kontrak Rp9,7 miliar. Maka ada pembayaran dengan selisih Rp761 juta.

BACA JUGA: Minta THR Dibayar Penuh, Pemprov DKI: Tidak Boleh Dicicil, Titik!

Kemudian, unit quick response dengan selisih harga Rp3,4 miliar. Sebab harga riil alat itu adalah Rp36,2 miliar dan nilai kontrak Rp39,6 miliar.

Selain itu, Gulkarmat juga membeli unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan harga riil Rp7 miliar dan nilai kontrak Rp7,8 miliar. Selisih uang yang kelebihan pembayarannya adalah Rp844 juta.

Terakhir dalam catatan BPK yang ditemukan adalah pembelian unit pengurai material kebakaran, harga riil Rp32 miliar, nilai kontrak Rp33 miliar, selisihnya Rp1 miliar.

Terkait kelebihan pembayaran tersebut, August Hamonangan menyesalkan kecerobohan yang dilakukan Pemprov DKI itu. Lantaran, menurutnya, selisih uang itu bisa dipakai untuk keperluan lain.

“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga,” ujar August dalam keterangannya, Rabu (14/3/2021).

Lebih lanjut, ia pun menilai Pemprov DKI gagal menyusun prioritas anggaran. Pasalnya, DKI mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta.

“Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:
TAG
Edi Hidayat
Sarah Hutagaol
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US