Program Vaksin Gotong Royong Sudah Berjalan, PKS: Jangan Sulitkan UMKM dan Bebani Pekerja!

- Kamis, 20 Mei 2021 | 09:05 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau pelaksanaan perdana program vaksinasi gotong-royong di Pabrik PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021).(ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas)
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau pelaksanaan perdana program vaksinasi gotong-royong di Pabrik PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021).(ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas)

Program vasinasi dengan skema gotong-royong atau disebut vaksin gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5/2021). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021. 

Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi adanya program vaksinasi ini. Hanya saja, biaya tersebut terbilang cukup mahal untuk dua kali dosis vaksin sehingga dianggapnya memberatkan pelaku UMKM.

Diketahui pemerintah telah menetapkan harga tertingginya  sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140. 

"Hampir satu juta rupiah  untuk dua kali suntikan itu  memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," ujar Netty, Kamis (20/5/2021).

Netty menekankan bilamana UMKM memiliki  peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional, bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. 

“Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," tuturnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program ini di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja. 

"Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan  biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya,” tegas Netty.

Lebih lanjut dia menekankan pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.

“Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," tandasnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Rekomendasi

Terkini

Kebakaran Toko di Mampang Semalam, 7 Orang Tewas

Jumat, 19 April 2024 | 14:25 WIB
X