China Sebagai Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menekan anggota dewan tersebut untuk berkontribusi dalam mengatasi konflik Palestina-Israel.
Pihak China juga mendesak Amerika untuk bertanggung jawab dengan bersikap adil dan bekerja sama dengan mayoritas masyarakat internasional serta mendukung DK PBB menjalankan perannya dalam meredakan situasi, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan penyelesaian politik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam keterangan persnya.
Zhao Lijian mengatakan, China dan komunitas internasional telah memberikan perhatian terhadap masalah di Palestina. Dalam pertemuan tersebut, China mengajukan empat usulan untuk mengatasi konflik Palestina-Israel.
Usulan pertama, gencatan senjata dan penghentian kekerasan menjadi prioritas utama. China mengutuk keras aksi kekerasan terhadap warga sipil dan sekali lagi mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan tindakan militer dan permusuhan serta menghentikan berbagai langkah yang dapat memperburuk situasi, termasuk serangan udara, serangan darat, dan peluncuran roket.
Kedua, bantuan kemanusiaan merupakan kebutuhan yang mendesak. China mendesak Israel agar bersungguh-sungguh memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional, mencabut semua blokade dan pengepungan Gaza sesegera mungkin, menjamin keamanan dan hak-hak warga sipil di wilayah Palestina yang diduduki, dan memberikan akses bantuan kemanusiaan.
Komunitas internasional harus memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan PBB harus melakukan langkah-langkah koordinatif untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih serius.
Ketiga, dukungan internasional merupakan hal yang wajib. DK PBB harus mengambil tindakan tegas terhadap konflik Palestina-Israel dan turut mendinginkan situasi sejak dini.
Keempat, China mendukung kedua belah pihak melanjutkan pembicaraan damai secepat mungkin untuk mendirikan negara Palestina merdeka yang menikmati kedaulatan penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota berdasarkan kesepakatan perbatasan pada 1967.
