Vaksin gotong royong berbayar bagi individu belakangan ini menjadi sorotan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaslan kronologi perihal lahirnya vaksin Covid-19 berbayar ini.
Budi menjelaskan background awalnya pada tanggal 26 Juni lalu saat rapat di KCP-PEN di Kementerian Koordinator Perekonomian memandang program vaksinasi gotong royong speednya sangat perlu dipertimbangkan.
"KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan, vaksinasi gotong royong mungkin sekarang speed-nya 10 ribu sampai 15 ribu per hari. Dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi ada concern, ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).
Dari situlah, lanjut Budi, berdasarkan diskusi beberapa pihak mengusulkan inisiatif jika vaksin gotong royong apakah akan dibuka ke daerah, rumah sakit yang sama dengan vaksinasi program untuk anak, ibu hamil dan menyusui hingga individu.
"Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan masuk juga individu," beber dia.
Kemudian hasil rapat di KPC-PEN ini dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas tetap dijalankan dan bakal dijual ke individu secara berbayar. Diharapkan visa mempercepat target vaksinasi di wilayah Indonesia.
"Kemudian ini dibahas bersama, karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC-PEN, kemudian sempat kita bawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni. Habis dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmoniasi, kita keluarkan," tuturnya.
Baca Juga: Dokter Lois Sebar Hoaks Terkait Covid-19 di 3 Platform Medsos
"Pertama memang vaksin gotong royong itu dilihat masih bisa ditingkatkan peranannnya supaya bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi ini, vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta harusnya lebih cepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," imbuhnya.
Lebih lanjut Budi menekankan jika vaksinasi gotong royong ini tidak menggunakan APBN. Dikarenakan sumber uang dari vaksin gotong royong ini dari BUMN dan perushaan swasta.
Dijelaskan Budi, baksin gotong royong ini membuka opsi lebih luas vaksinasi kepada masyarakat. Jenis vaksin yang dijual pun berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinopharm dan Cansino.
"Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringakan beban APBN," tandas Budi.
