Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB) IDI Adib Khumaidi merespons desakan pembubaran organisasinya oleh sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) Senin 4 April.
Adib menyatakan, pembubaran suatu organisasi seperti IDI tidak mudah. Karena hal ini diperkuat dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan organisasi di dalam kaitannya dengan di negara juga disebutkan dalam undang-undang praktik kedokteran ada hasil keputusan MK juga,” ujar Adib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022) malam.
Adib menekankan bilamana IDI akan melakukan perbaikan di internal IDI untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih baik di kemudian hari. Agar IDI selalu ada untuk masyarakat Indonesia.
“IDI tetap akan selalu ada untuk masyarakat Indonesia,” tukas Adib.
BACA JUGA: DPR RI Dukung Usulan Menkumham yang Ingin Pemberian Izin Praktik Dokter Ditentukan Negara
Anggota DPR desak IDI dibubarkan
Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritik organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dianggapnya jauh dari tujuan didirikan yakni mewujudkan kesehatan rakyat, mempertinggi derajat kesehatan dan kesejahteraan anggotanya.
Irma menyinggung IDI gagal menjalankan tugasnya untuk melakukan tugasnya mensejahterakan anggotanya adalah masih banyak Dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi.
“Apa yang dilakukan? Carikan jalan keluar tidak? Dibiarkan begitu saja? Kemudian memecat kalau tidak setuju? Bubarin aja IDI-nya. Ngapain. Orang cuma organisasi profesi, kok. Toh, IDI cuma memberikan rekomendasi, sama seperti komisi IX,” tegas Irma.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyatakan dirinya banyak mendengar keluhan dari masyarakat dan untuk membubarkan IDI.
“Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu, Bubarkan IDI. Itu bukan dari saya, bukan dari Rahmad Handoyo bukan,” urainya.
